Bawaslu Tanggamus Ikuti Klinik Konsultasi Jabatan Fungsional Volume I, Perkuat Pemahaman Implementasi Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023

Tanggamus – Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia aparatur, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengikuti Klinik Konsultasi Jabatan Fungsional (JF) Volume I dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (12/6/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bawaslu RI tersebut menghadirkan Arisa, Analis SDM Aparatur Ahli Muda Biro SDM dan Umum Bawaslu RI, sebagai narasumber. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Administrasi, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta pengelola kepegawaian dari seluruh Indonesia.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa Klinik Konsultasi Jabatan Fungsional merupakan wadah konsultasi, pembinaan, dan penyamaan persepsi terkait pengelolaan Jabatan Fungsional di lingkungan Bawaslu. Program ini dirancang berkelanjutan sebagai sarana untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan pengembangan karier aparatur.

Sosialisasi juga mengulas secara komprehensif implementasi Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa Jabatan Fungsional memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jabatan Fungsional tidak hanya berorientasi pada pemenuhan angka kredit, tetapi juga dituntut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja kelembagaan.

Peserta memperoleh pemahaman mengenai kedudukan, tugas, jenjang karier, mekanisme pengangkatan, perpindahan jabatan, hingga proses uji kompetensi dan sertifikasi yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan Jabatan Fungsional. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kebutuhan formasi Jabatan Fungsional harus didasarkan pada Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), rekomendasi instansi pembina, serta persetujuan Kementerian PANRB.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta dari sejumlah daerah. Topik yang dibahas meliputi mekanisme pengangkatan kembali Jabatan Fungsional, perpindahan jabatan bagi PPPK, pengelolaan Jabatan Fungsional Pengawas Pemilu (PKPP), peluang pengisian Jabatan Fungsional Penerjemah, pengaktifan kembali jabatan setelah mutasi, hingga status Jabatan Fungsional bagi pegawai yang menjalani tugas belajar.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola Jabatan Fungsional yang sesuai dengan regulasi terbaru. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan karier ASN sekaligus memperkuat profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

Bawaslu Kabupaten Tanggamus menyambut baik pelaksanaan Klinik Konsultasi Jabatan Fungsional ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan pemahaman yang semakin baik mengenai regulasi dan mekanisme Jabatan Fungsional, diharapkan seluruh aparatur dapat bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

Ke depan, Bawaslu RI akan terus melaksanakan Klinik Konsultasi Jabatan Fungsional secara berkala sebagai sarana pembinaan, konsultasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Jabatan Fungsional. Melalui forum ini, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman dan penguatan kompetensi aparatur guna mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang semakin efektif dan profesional.