Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mitra Lampung Lakukan Kunjungan Studi Kelembagaan ke Bawaslu Tanggamus

Kotaagung Timur, 8 Januari 2026 — Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mitra Lampung melaksanakan kunjungan kelembagaan ke Bawaslu Kabupaten Tanggamus dalam rangka studi kelembagaan serta penguatan pemahaman hukum kepemiluan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya akademik untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem pengawasan pemilu dan pemilihan, khususnya peran strategis Bawaslu di tingkat kabupaten.

Kunjungan tersebut bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanggamus sebagai lembaga pengawas pemilu. Dalam pemaparannya, jajaran Bawaslu Tanggamus menjelaskan secara rinci peran pengawasan yang meliputi aspek pencegahan, pengawasan tahapan, hingga penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi.

Suasana diskusi berlangsung interaktif dan konstruktif. Para akademisi Fakultas Hukum Universitas Mitra Lampung aktif berdiskusi serta bertukar pandangan dengan jajaran Bawaslu Tanggamus terkait dinamika pengawasan pemilu di lapangan, tantangan penegakan hukum kepemiluan, serta berbagai upaya strategis yang dilakukan untuk meminimalisir potensi pelanggaran. Berbagai praktik baik (best practices) pengawasan pemilu juga menjadi topik pembahasan, terutama dalam konteks penguatan demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang berkelanjutan antara dunia akademik dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus, khususnya dalam pengembangan kajian hukum kepemiluan, riset akademik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Tanggamus.

Bawaslu Kabupaten Tanggamus menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan tinggi, sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pemilu dan pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas.